Pendahuluan
Berakhirnya Perang Dunia II, telah
membawa perubahan besar dalam pola-pola hubungan antarnegara salah satu nya yaitu
muncul nya organisasi kerjasama antar Negara seperti Uni Eropa atauEuropean Union (EU) di Eropa. Dengan
tujuan awal untuk meningkatkan ekonomi guna membayar kerugian yang diakibatkan
oleh Perang Dunia II, kerjasama tersebut berkembang menjadi sebuah pasar
tunggal di Eropa.Dalam pasar tunggal Eropa tersebut terdapat pergerakan bebas
baik barang, jasa, maupun modal diantara Negara anggotayang disebut sebagai common
market.Uni Eropa bahkan menetapkan Euro sebagai mata uang bersama (common
currency).Kebijakan bersama Uni Eropa sangat terlihat pengaruhnya di bidang
ekonomi, meskipun dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan Uni Eropa masih
memberikan pengecualian untuk tidak ditaati karena kondisi-kondisi khusus yang
dialami negara anggota.[1]Misalnya
kebijakan penggunaan mata uang tunggal euro yang belum dipenuhi oleh semua
negara anggota.Dalam hal ini tidak semua anggota Uni Eropa menggunakan mata
uang Euro sebagai mata uang nasional negaranya. Terdapat 17 dari 28 negara
anggota Uni Eropa yang menggunakan Euro sebagai mata uang resmi negaranya,
sedangkan 11 negara lain masih mempertahankan mata uang masing-masing sebagai
mata uang resmi Negara nya.
Setelah
perang dunia II berakhir, Inggris tercatat sebagai Negara pemenang perang
diantara Negara Negara Benua Eropa lainnya.[2]
Inggris juga tidak mengalami kerusakan berat yang ditimbulkan pasca perang
namun meskipun sudah memiliki posisi yang kuat, Inggris tetap menyerahkan
kedaulatannya dengan menjalin kerja sama dan bergabung dengan Uni Eropa pada
tahun 1973. Meskipun Inggris merupakan anggota Uni Eropa yang berperan serta
dalam menciptakan integrasi secara ekonomi, politik, dan sosial, tetapi menjadi
menarik dimana Inggris memiliki kebijakan tidak mengadopsi Euro sebagai mata
uang nasionalnya.
Berkaitan
dengan hal tersebut, makalah ini
membahas mengenai kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap penolakan penggunaan
mata Uang Euro. Dalam mengkaji masalah ini, konsep yang digunakan adalah konsep
actor rasional, dimana akan dianalisis mengenai alternative kebijakan yang
dapat di ambil oleh Inggris dan kalkulasi untung rugi dari masing- masing
alternative kebijakan tersebut serta hubungan Inggris dengan Uni Eropa
berdasarkan alternative kebijakan yang diambil.
Inggris
Negara Inggris atau nama resminya The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Kerajaan
Inggris sendiri merupakan satu negara kesatuan yang diperintah dibawah sebuah
monarki konstitusional dan sistem parlementer, dimana sistem pemerintahan
berada di ibukota London. Kerajaan Inggris terdiri dari empat negara: Inggris,
Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Negara Kosmopolitan ini memiliki 62 juta
penduduk.Ada banyak penduduk yang menempati United
Kingdom, yang membuat perbedaan di United
Kingdom dan membuat pandangan terbuka tentang multi kultural.Inggris adalah
negara yang berkembang pesat dan merupakan negara perekonomian terbesar keenam
di dunia dari nominal Produk Domestik Bruto (PDB) dan negara perekonomian
terbesar ketujuh dari keseimbangan kekuatan pembelian.
Inti dari Diplomasi negara Inggris ditekankan kepada tiga
hal, yaitu sebagai berikut:[3]
1.
Hubungan Bilateral
yang paling penting bagi negara inggris sendiri adalah dengan pemerintahan
Amerika Serikat.
2.
Negara Inggris adalah
Negara Uni Eropa yang Committed.
3.
Peranannya sebagai
anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagai anggota Commonwealth.
Uni Eropa
Uni Eropa adalah organisasi
regional yang dibentuk negara-negara yang ada dalam kawasan benua Eropa.Ini
sejalan dengan salah satu syarat anggota Uni Eropa yaitu negara yang
bersangkutan secara geografis harus berada dalam lingkup benua Eropa.Dari segi
budaya, negara-negara Eropa pada umumnya memiliki budaya yang seragam yaitu
budaya liberalis-kapitalis.Hal inilah yang mendorong negara menjalin kerjasama
dengan negara Eropa lainnya lewat perdagangan antarnegara karena setiap negara
saling membutuhkan.Atas dasar itulah negara-negara Eropa membentuk suatu
organisasi regional bernama European
Union (EU) atau Uni Eropa.[4]Uni Eropa sebagai sebuah
organisasi regional di kawasan Eropa yang telah mencakup berbagai bidang, juga
memiliki beragam bentuk kebijakan.Dimana pada awal pembentukannya, hanya bidang
ekonomi dan politik sebagai base
dimention.Lewat perkembangannya, Uni Eropa memperluas bidang cakupannya ke
bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan
politik luar negeri.Contoh kebijakan Uni Eropa dalam bidang sosial adalah
pemerataan pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah terbelakang (most disadvantages areas) di kawasan Uni
Eropa maupun di negara berkembang bukan anggota Uni Eropa yang diatur dalam
Perjanjian Maastricht pasal 130u (1) title
XVII tentang Development Cooperation.[5]Uni Eropa mempunyai
tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara
anggotanya yang belum maju dan juga kepada negara-negara berkembang, meskipun
prioritasnya ditekankan pada bantuan terhadap negara miskin.Tetapi sudah
menjadi kesepakatan mereka untuk mengaitkan bantuan itu sejalan dengan bantuan
terhadap pengembangan demokrasi, HAM, dan kebebasan fundamental lainnya
sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini.
Peranan Inggris di Eropa
Pengaruh
yang paling besar terlihat dalam penyebaran bahasa Inggris di berbagai wilayah
di seantero dunia.Saat ini bahasa Inggris merupakan bahasa utama bagi lebih
dari 400 juta penduduk di dunia dan dituturkan oleh sekitar satu setengah
miliar orang sebagai bahasa pertama, kedua atau bahasa internasional.Penyebaran
bahasa Inggris sejak paruh kedua abad ke-20 juga turut dibantu oleh pengaruh
budaya Amerika Serikat, yang awalnya juga terbentuk dari koloni Inggris[6].Inggris
merupakan negara Eropa Barat yang menjadi “jangkar” bagi Uni Eropa, baik dari
segi ekonomi, politik dan keamanannya. Kekuatan Inggris sudah tidak bisa
dipungkiri lagi, bahkan salah seorang penstudi geopolitik Amerika Serikat,
Alferd Mahan berpendapat bahwa untuk menguasai dunia hendaklah menguasai
lautan, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Inggris. Pada saat ini, Inggris
memiliki kontribusi penuh terhadap keamanan dunia internasional, karena itu
Inggris menjadi anggota tetap DK PBB, Uni Eropa serta NATO (Anon, 2008).Inggris
memiliki wilayah yang terpisah dengan wilayah Eropa lainnya, yakni berupa
kepulauan yang luas.Kebijakan geostrategi yang diterapkan Inggris berbasiskan
pada teori Alfred T. Mahan mengenai sea
power, dimana negara ini berupaya memaksimalkan dan menguasai wilayah
laut.Konsep sea power ini dilakukan
untuk menguasai sektor perdagangan yang dahulunya kerap menggunakan laut
sebagai instrumennya.Inggris juga membagun basis angkatan laut yang kuat.
Kebijakan geopolitik yang sea-oriented
ini dilakukan Inggris karena ia sadar bahwa laut adalah instrumen yang paling
tepat untuk mempertahankan keamanan dan ketahanan negaranya, mengingat Inggris
adalah negara kepulauan. Ekspansi ke wilayah lain pun gencar dilakukan demi
mengeksploitasi sumber daya alam dan menguasai pasar.
Sebelum
mengalami krisis, Inggris adalah hegemon.AS dan Inggris memiliki aliansi yang
sangat kuat hingga kini.Sebagai eks-hegemon, kekuatan Inggris masih
diperhitungkan dalam konstelasi internasional. Hal ini bisa dilihat dari tekad
Inggris untuk tetap menggunakan mata uang poundsterling meskipun negara Uni
Eropa lainnya telah memberlakukan Euro sebagai mata uang bersama. Inggris juga tidak terlibat dalam
penandatanganan Perjanjian Schengen tahun 1985, meskipun pada tahun 2000 ia
akhirnya bergabung dengan Schengen dalam aspek kriminalitas, pemberantasan
obat-obatan terlarang, dan Schengen Information System. Bergabungnya Inggris
ini adalah demi mencapai tujuannya untuk memelihara stabilitas keamanan
domestik dari ancaman kejahatan transnasional (Europa, 2009)[7].Inggris
juga termasuk dalam Big Three di Uni Eropa bersama Perancis dan Jerman.
Peranan Inggris dalam Uni Eropa
Inggris
merupakan anggota Uni Eropa meskipun tidak secara internal benar-benar terlibat
langsung dalam proyeksi dan pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Uni
Eropa.Inggris tidak termasuk kedalam zona yang dilingkupi dalam Kesepakatan
Schengen (1985).Inggris juga salah satu dari beberapa negara anggota Uni Eropa
yang tidak memakai Euro sebagai mata uangnya.Ketika mata uang negara maju lain
jatuh ke dalam Euro, seperti Franch dan Gulden, Inggris dengan Poundsterlingnya
masih menunjukkan dominasi yang kuat di Eropa maupun dunia internasional. Dalam
Uni Eropa, Inggris memainkan peran yang cenderung memihak kebijakan Amerika
Serikat, hal ini dikarenakan kedekatan politis sebagai sekutu Amerika Serikat.
Selain itu Sebagai “jangkar” Uni Eropa, Inggris melakukan geostrategi dengan
menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat agar kestabilan ekonomi domestik
mereka tercapai, yang akan berimbas juga ke Uni Eropa. Berbeda dengan Perancis,
yang politik luar negerinya tidak benar-benar memihak Amerika Serikat,
terkadang sangat berlawanan.Inggris memiliki posisi yang sangat kuat di Uni
Eropa, hal ini dibuktikan dalam masih bertahannya Poundsterling di kancah dunia
moneter internasional.Inggris juga merupakan salah satu sumber pendanaan dari
separuh anggaran EU[8].
Kebijakan Uni Eropa juga tidak terlepas dari adanya peran tiga negara besar
Eropa, yakni Perancis, Inggris, dan Jerman (Big Three), dimana setiap isu yang hadir dalam Uni Eropa
merupakan negosiasi politik ketiga negara tersebut.
Politik Luar Negeri Inggris
Kebijakan politik luar negeri
Inggris dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri yang disebut Foreign and Commonwealth Office
dipusatkan ke kawasan Eropa khususnya Uni Eropa.Namun kebijakan kerjasama
pembangunan internasional utamanya ditujukan kepada negara-negara miskin di
kawasan Afrika dan Asia Selatan.Isu yang menjadi agenda prioritas Pemerintahan
Inggris pada saat ini adalah perjuangan melawan pemanasan global.
Prinsip kebijakan politik luar negerinya
adalah Ethical Foreign Policy. Garis
besar kebijakan politik luar negeri UK di bawah Pemerintahan Buruh seperti
dituangkan dalam Mission Statement menjabarkan empat sasaran polugri UK yaitu:
Keamanan, Kemakmuran, Peningkatan Kualitas Hidup dan Penghargaan Timbal Balik
(mutual respect).Dua kebijakan penting Pemerintah UK berkaitan dengan penerapan
Ethical Foreign Policy adalah:(1)
penentuan kriteria yang lebih ketat untuk ekspor senjata dan (2) peninjauan
terhadap berbagai instrumen kebijakan HAM internasional untuk digunakan sebagai
wahana mempromosikan dan memajukan penghargaan terhadap HAM di seluruh dunia.
Selain itu dalam upaya untuk mempromosikan HAM, Pemerintah UK akan bekerja sama
dengan berbagai NGOs yang bergerak di bidang HAM.[9]
Untuk mencapai keempat sasaran
tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah: menjadikan UK sebagai pelaku
utama di panggung Eropa, memperkuat Commonwealth, memanfaatkan status sebagai
anggota tetap DK – PBB dalam menggalang aksi-aksi internasional yang lebih
efektif serta memerangi kemiskinan, mendukung diplomasi publik melalui British
Council dan BBC World Service, dan memperkuat hubungan bilateral dengan seluruh
kawasan di dunia.
Alasan Inggris menolak penggunaan mata uang Euro
Secara
teori, monetary union dianggap mampu memecahkan masalah. Hal ini
didasarkan pada persepsi dimana sebuah mata uang tunggal akan membuat pasar
Eropa menjadi lebih efisien dan ekonomi Eropa lebih dinamis. Dalam perjalanannya,
Uni Eropa berkembang menjadi satu
kekuatan baru yang disegani masyarakat internasional karena kemampuannya dalam
mengintegrasikan anggotanya kedalam kebijakan bersama, namun dari 28 anggota,
baru 17 negara yang resmi memakai euro sebagai mata uang negaranya, sedangkan
sebelas negara lainnya yang belum menggunakan mata uang Euro (Zona Non Euro) salah satu nya yaitu
Inggris. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun alasan Inggris tetap
mempertahankan Poundsterling sebagai mata uang resmi negaranya yaitu
diantaranya:
a.
Perdebatan actor berpengaruh di Inggris mengenai
Euro
Inggris
sebagai negara yang berkontribusi dalam bidang ekonomi dapat juga dikatakan
sebagai Negara yang tergolong melakukan penolakan terhadap kebijakan Uni Eropayaitu
Inggris tidak mengadopsi Euro sebagai mata uang negaranya.Hal ini dipengaruhi
salah satunya oleh pro dan kontra actor berpengaruh di Inggris terhadap masalah
mata uang ini.
Conservative
Party beranggapan bahwa dengan mengadopsi Euro sebagai mata uang, maka
Inggris akan kehilangan kontrol terhadap suku bunga. Jika suku bunga terlalu
tinggi untuk pasar Inggris, maka akan menghalangi public investment dan
berakibat mengurangi kemampuan pasar untuk berkompetisi (less competitive
market) yang berarti semakin sedikit perusahaan yang ada dan semakin banyak
yang akan kehilangan pekerjaan (unemployment). Dengan banyaknya unemployment,
pemerintah harus meningkatkan pengeluaran publik untuk keamanan sosial, dan
dengan meningkatnya pengeluaran publik, pemerintah Inggris akan meningkatkan
pajak.[10]
Selain
pihak yang kontra, terdapat pihak yang pro terhadap kebijakan penggunaan mata
uang Euro yaitu salah satunya Labour
government, dimana labour government berpendapat bahwa sebagai anggota Uni
Eropa, Inggris harus mengadopsi Euro karena perusahaan Inggris akan dapat
menikmati biaya transaksi yang lebih sedikit dalam Eurozone dan dengan Euro
akan mendorong perdagangan lintas Negara serta konsumer akan menikmati produk
dengan harga yang lebih murah.[11]
b.
Kepercayaan terhadap Poundsterling
Inggris
yakin poundsterling tetap akan menjadi mata uang kuat dunia (hard currency)
yang bisa bertahan terhadap segala goncangan krisis ekonomi dan moneter.
Misalnya saja Krisis Yunani yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi mata uang
Euro.Inggris yang menggunakan poundsterling tidak terlalu mendapat dampak yang
signifikan seperti yang dialami negara-negara Eurozone.[12]
Selain
itu, mata uang poundsterling sudah ada sekitar 1200 tahun lalu, jauh lebih lama
dibandingkan mata uang lainnya bahkan mata uang negara-negara yang sekarang
bergabung dalam Eurozone. Poundsterling juga merupakan mata uang tertua dunia
yang masih dipakai.[13]Dalam
hal ini, rakyat Inggris tidak ingin poundsterling yang merupakan suatu
kebanggan, lenyap begitu saja.lnggris punya alasan bahwa poundsterling tidak
hanya sekadar mata uang bagi Inggris, tetapi juga kebanggaan Imperium Inggris,
yakni Britania Raya.
c.
Merkantilisme Inggris dalam Uni Eropa
Inggris menerapkan peraturan-peraturan yang bersifat
merkantilis yang berusaha membuat negaranya untung dan secara tidak langsung
merugikan negara lain, atau dikenal dengan istilah zero-sum game.
Merkantilisme dalam hal ini merupakan suatu cita-cita organisasi ekonomi yang
dijalankan pemerintah.[14]
Teori merkantilisme menyatakan dengan jelas bahwa negara
adalah aktor utama, segala hal dilakukan demi mencapai kepentingan
nasionalnya.Inggris dan negara-negara lain di dunia saling berkompetisi untuk
mendapatkan power dan kekayaan (wealth) yang merupakan dasar dari
power tersebut. Inggris menyadari bahwasanya integrasi ekonomi akan
menghalangi pencapaian kepentingan nasional dan mengurangi kontrol negara di
bidang dometik. Pada titik tertentu, risiko masing-masing negara anggota adalah
dipaksa untuk mengabaikan kepentingan nasional-politik, ekonomi, sosial, atau
budaya - sebagai konsekuensi dari mempertahankan kewajiban internasional.[15]Oleh
karena itu Inggris sangat defensive terhadap kebijakan Uni Eropa yaitu
penyeragaman kebijakan moneter dan fiskal dimana Euro diluncurkan sebagai mata
uang tunggal.
Model Aktor Rasional
Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai
akibat dari tindakan actor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit,
yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan
luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah
dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi.Dalam
analogi ini individu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual dengan
menerapkan penalaran yang sungguh-sungguhmenerapkan pilihan atas
alternative-alternatif yang ada.Jadi, unit analisis pembuatan keputusan ini
adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah.Dengan demikian, analisis
politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan
nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternative-alternatif haluan kebijakan
yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi dari
masing-masing alternative itu.[16]
Analisis terhadap kepentingan nasional serta alternative kebijakan
Inggris
Inggris
merupakan negara yang memiliki ekonomi kuat di Eropa.Berkaitan dengan isu
ekonomi, kebijakan Inggris yang menolak penggunaan mata uang tunggal Euro
sebagai mata uang mereka merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas.
Tujuan
suatu Negara dalam kebijakan luar negeri salah satunya adalah memastikan
kelangsungan negaranya dimana terdapat perhitungan strategis. Dalam hal ini
adapun kepentingan nasional Inggris dalam Uni Eropa dalam hal ini terlihat jelas dan Inggris
menjaga kepentingan nasionalnya dengan tidak melakukan integrasi ekonomi yaitu
dengan tidak mengadopsi Euro karena Inggris tidak ingin kehilangan otonomi
politik dan ekonomi di wilayah nya sendiri karena penginegrasian ekonomi
dinilai dapat mengurangi kontrol negara di bidang dometik. Dalam hal ini,
Inggris sama sekali tidak ingin pihak luar ikut camput dalam urusan domestiknya
dan melanggar kedaulatan yang dimiliki meskipun secara tidak langsung melalui
ekonomi dan mata uang tunggal.
Berkaitan
dengan hal tersebut, terdapat beberapa alternative kebijakan yang dapat diambil
Inggris yaitu pertama, bergabung dengan pengintegrasian ekonomi Uni eropa
dengan menggunakan mata Uang Euro sebagai mata uang nasionalnya atau kedua,
tidak menggunakan mata uang Euro dengan tetap mempertahankan Poundsterling
sebagai mata uang nasionalnya.
Analisis kalkulasi untung rugi alternative kebijakan Inggris
Dalam hal
ini konsep actor rasional menjadi konsep yang digunakan. Berkaitan dengan hal
tersebut, akan di analisis kebijakan tersebut berdasarkan tindakan rasionalnya
yang menyangkut kalkulasi keuntungan dan kerugian dari alternative kebijakan
Inggris tersebut.
Berkaitan
dengan hal tersebut adapun alternative kebijakan pertama yaitu Inggris
menggunakan mata uang Eurosebagai mata uang nasionalnya, maka berdasarkan
analisis konsep actor rasional, keuntungan yang didapat jika Inggris bergabung
dalam Eurozone (menggunakan mata uang
Euro) adalah Inggris akan mendapatkan
keuntungan jangka panjang, selain itu perusahaan Inggris akan menikmati biaya
transaksi yang lebih sedikit dalam Eurozone sehingga dapat menarik investasi dan kegiatan ekonomi lainnya dan
dengan mata uang tunggal, tidak ada lagi volatilitas nilai tukar sehingga Euro
akan mendorong perdagangan lintas negara
dan konsumer akan menikmati
produk dengan harga yang lebih murah.
Selain
keuntungan, dalam menggunakan konsep actor rasional juga perlu dianalisis
mengenai alternative kebijakan dimana kerugian apabila Inggrismenggunakan mata
uang Euro yaitu resiko terhadap stabilitas dalam
negeri Inggris dimana hal tersebut dipengaruhi oleh krisis Yunani yang
berdampak sistemik dan menyebabkan efek domino ke banyak Negara.Dalam hal ini,
Euro masih harus menanggung krisis ekonomi yang terjadi akibat ketidaksiapannya
Negara Negara eropa timur dalam mengadopsi mata uang tunggal Euro seperti
krisis yang terjadi di Yunani tersebut.Selain itu perbedaan kepentingan
nasional Inggris dengan kebijakan yang telah disepakati dalam integrasi Uni
Eropa menyebabkan Inggris tidak ingin terjebak dalam kondisi nilai tukar mata
uang Euro yang masih belum stabil. Tidak hanya itu, Jika Inggris mengadaptasi
Euro maka akan membuat usaha kecil membayar biaya tambahan.
Pada
dasarnya inggris adalah negara besar yang juga menjadi penyeimbang/balancer di
uni eropa. Negara yang politik dan ekonominya relatif lebih stabil dibandingkan
negara anggota uni eropa lainnya, namun keputusan Inggris yang tidak menggunakan mata uang euro seperti
anggota uni eropa lainnya menjadi perhatian baik di kalangan negara anggota
maupun dalam kalangan internasional. Adapun mengingat keuntungan yang didapat
dari alternative kebijakan tidak menggunakan Euro adalah perekonomian Inggris
menjadi lebih stabil dengan poundsterling karena Inggris dapat mengatur
kebijakan moneternya sendiri tanpa terikat oleh kebijakan moneter Uni Eropa
selain itu Inggris juga tidak perlu terlalu menghawatirkan nilai Euro yang
jatuh akibat krisis yunani karena Poundsterling sebgai mata uang Inggris dianggap
dapat lebih bertahan terhadap segala goncangan krisis ekonomi dan moneter
daripada Euro.Sehingga inggris tidak ingin mempertaruhkan mata uangnya dengan
euro. Inggris juga mengkawatirkan akan dampak yang merugikan jika inggris
menggunakan euro maka akan mempengaruhi di segala sudut perekonomian inggris
Selain
keuntungan, juga terdapat kerugian dari alternative kebijakan Inggris tidak
menggunakan Euro yaitu hubungan antara Inggris dan Uni Eropa agak renggang
karena Inggris tergolong salah satu Negara yang banyak menentang kebijakan Uni
Eropa.
Berkaitan dengan alternative kebijakan yang kedua, hal tersebut
tentu juga akan berdampak pada hubungan Inggris dan Uni Eropa dimana jika
Inggris tidak menggunakan mata uang Euro dimana posisi Inggris berasa pada
posisi yang dilematis. Disatu pihak integrasi di bidang keamanan dan politik
memberikan keuntungan, namun disisi lain yaitu ekonomi memberikan kerugian.Selain
itu, Inggris yang sampai saat ini tidak bersedia menggunakan mata uang Euro,
pernah terlibat friksi dengan Uni Eropa terkait kebijakan ekonomi.[17]
Demikian penggalan berita yang di publish pada salah satu media online. Dari
pemberitaan tersebut dapat kita pahami bahwa penolakan Inggris terhadap
penggunaan mata uang bersama dinilai menciderai cita-cita bersama bagi para
anggota Uni Eropa.Jelas bahwa tujuan adanya Uni Eropa adalah untuk mencapai
kepentingan bersama yaitu kesejahteraan yang merata bagi para anggotanya. Namun
sikap Inggris yang menolak menggunakan mata uang bersama, bahkan ada wacana
untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa saat Uni Eropa dalam keadaan krisis
seakan memperlihatkan wajah asli Inggris yang lebih mementingkan kepentingan
nasionalnya dibandingkan kepentingan bersama.
Kesimpulan
Inggris
merupakan Negara anggota Uni Eropa yang meskipun tidak secara internal
benar-benar terlibat langsung dalam proyeksi dan pengambilan kebijakan dan
keputusan dalam Uni Eropa, namun Inggris memiliki posisi yang sangat kuat di
Uni Eropa, hal ini dibuktikan dalam masih bertahannya Poundsterling di kancah
dunia moneter internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam
perjalanannya, Uni Eropa berkembang
menjadi satu kekuatan baru yang disegani masyarakat internasional karena
kemampuannya dalam mengintegrasikan anggotanya kedalam kebijakan bersama, namun
dari 28 anggota, baru 17 negara yang resmi memakai euro sebagai mata uang
negaranya, sedangkan sebelas negara lainnya yang belum menggunakan mata uang
Euro (Zona Non Euro) salah satu nya yaitu
Inggris. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun alasan Inggris tetap
mempertahankan Poundsterling sebagai mata uang resmi negaranya yaitu
diantaranya perdebatan actor berpengaruh di Inggris mengenai Euro, kepercayaan
rakyat Inggris terhadap poundsterling dan merkantilisme Inggris dalam Uni
Eropa.
Sebagai
negara yang memiliki ekonomi kuat di Eropa, kebijakan Inggris yang menolak
penggunaan mata uang tunggal Euro sebagai mata uang mereka merupakan suatu hal
yang menarik untuk dibahas.Dalam hal ini konsep actor rasional menjadi konsep
yang digunakan.dimana akan di analisis kebijakan tersebut berdasarkan tindakan
rasionalnya yang menyangkut kalkulasi keuntungan dan kerugian dari alternative
kebijakan Inggris tersebut.
Berkaitan
dengan hal tersebut adapun alternative kebijakan pertama yaitu Inggris
menggunakan mata uang Euro sebagai mata uang nasionalnya, maka berdasarkan
analisis konsep actor rasional, keuntungan yang didapat jika Inggris bergabung
dalam Eurozone (menggunakan mata uang
Euro) adalah Inggris akan mendapatkan
keuntungan jangka panjang, selain itu perusahaan Inggris akan menikmati biaya
transaksi yang lebih sedikit dalam Eurozone sehingga dapat menarik investasi dan kegiatan ekonomi lainnya dan
dengan mata uang tunggal, tidak ada lagi volatilitas nilai tukar sehingga Euro
akan mendorong perdagangan lintas negara
dan konsumer akan menikmati
produk dengan harga yang lebih murah.
Selain
keuntungan, dalam menggunakan konsep actor rasional juga perlu dianalisis
mengenai alternative kebijakan dimana kerugian apabila Inggris menggunakan mata
uang Euro yaitu resiko terhadap stabilitas dalam
negeri Inggris dimana hal tersebut dipengaruhi oleh krisis Yunani yang
berdampak sistemik dan menyebabkan efek domino ke banyak Negara.
Selain itu,
berkaitan dengan alternative kebijakan kedua, kebijakan Inggris tidak
menggunakan Euro adalah perekonomian Inggris menjadi lebih stabil dengan
poundsterling karena Inggris dapat mengatur kebijakan moneternya sendiri tanpa
terikat oleh kebijakan moneter Uni Eropa serta Inggris juga tidak perlu terlalu
menghawatirkan nilai Euro yang jatuh akibat krisis yunani karena Poundsterling
sebgai mata uang Inggris dianggap dapat lebih bertahan terhadap segala
goncangan krisis ekonomi dan moneter daripada Euro.
Selain
keuntungan, juga terdapat kerugian dari alternative kebijakan Inggris tidak
menggunakan Euro yaitu hubungan antara Inggris dan Uni Eropa agak renggang
karena Inggris tergolong salah satu Negara yang banyak menentang kebijakan Uni
Eropa.
Berkaitan
dengan alternative kebijakan yang kedua, hal tersebut tentu juga akan berdampak
pada hubungan Inggris dan Uni Eropa dimana jika Inggris tidak menggunakan mata
uang Euro dimana posisi Inggris berasa pada posisi yang dilematis. Disatu pihak
integrasi di bidang keamanan dan politik memberikan keuntungan, namun disisi
lain yaitu ekonomi memberikan kerugian.
Jelas bahwa
tujuan adanya Uni Eropa adalah untuk mencapai kepentingan bersama yaitu
kesejahteraan yang merata bagi para anggotanya. Namun sikap Inggris yang
menolak menggunakan mata uang bersama, bahkan ada wacana untuk keluar dari
keanggotaan Uni Eropa saat Uni Eropa dalam keadaan krisis seakan memperlihatkan
wajah asli Inggris yang lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dibandingkan
kepentingan bersama.
Daftar Pustaka
Mochtar Mas’oed. 1990. Ilmu
Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES.
Hardjosoebroto, S.
1976.Pengantar Sejarah Perekonomian Dunia: Akhir Abad Pertengahan Sampai
Perang Dunia II. Yogyakarta: BPFE.
Balaam, D. N and Veseth, M. 2001.Introduction to International
Political Economy. New Jersey: Upper Saddle River.
Sukardi, S. 2005. Ten Actors Blowing Their Trumpets:
Understanding a Constellation for the Labour Government to Secure the Euro
Adaptation.
David Crystal. English Worldwide
The
Moment of British Nasionalism, dalam http://www.britishcouncil.org/studies/england/report_5.htm
diakses tanggal 13 Desember 2013
Nugroho, Usulan Mata Uang Tunggal ASEAN, Suara
Merdeka 27 September 2005, dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/27/opi04.htm
diakses tanggal 13 Desember 2013
Rendall, R. Economic Terms Explained, BBC News, 12
November 2007, dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/bbc_parliament/7090665.htm
diakses tanggal 13 Desember 2013
Summaries of EU Legislation: Justice, Freedom and Security,
dalam http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_en.html di akses tanggal 27 desember 2013
Moody’s Turunkan Peringkat Prospek Uni Eropa,
dalam http://www.voaindonesia.com/content/moodys-turunkan-peringkat-prospek-uni-eropa/1501059.html di
akses tanggal 27 desember 2013
Inggris dan Rencana
Keluar dari Uni Eropa,dalam http://indonesian.irib.ir/hidden-2/-/asset_publisher/yzR7/content/inggris-dan-rencana-keluar-dari-uni-eropa/pop_up diakses pada 3 januari 2014
Profil Negara dan Kerja Sama Inggris,
dalam http://www.kemlu.go.id/london/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=3&I=id
diakses tanggal 4 Januari 2014
F
Sarira.Kebijakan Uni Eropa Dalam
Mengatasi Krisis Ekonomi, dalam http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2293/G%20(SKRIPSI).docx?sequence=7
diakses tanggal 13 Desember 2013
Meita Istianda, 2000 Aspek Ekonomi dan Aspek Politik dalam
Perjanjian Maastricht. Thesis-S2, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.42
[1]Uni Eropa, dalam http://www.docstoc.com/docs/42936005/uni-eropa, diakses tanggal 13
Desember 2013
[2]The Moment of British Nasionalism, dalam http://www.britishcouncil.org/studies/england/report_5.htm diakses tanggal 13
Desember 2013
[3] Profil Negara dan
Kerja Sama Inggris, dalam http://www.kemlu.go.id/london/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=3&I=id diakses tanggal 4
Januari 2014
[4]F Sarira.Kebijakan Uni Eropa Dalam Mengatasi Krisis
Ekonomi, dalam http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2293/G%20(SKRIPSI).docx?sequence=7 diakses tanggal 13
Desember 2013
[5] Meita Istianda, 2000
Aspek Ekonomi dan Aspek Politik dalam
Perjanjian Maastricht. Thesis-S2, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.42
[7]Summaries of EU
Legislation: Justice, Freedom and Security, dalam http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_en.html di akses tanggal 27 desember 2013
[8]Moody’s Turunkan
Peringkat Prospek Uni Eropa, dalamhttp://www.voaindonesia.com/content/moodys-turunkan-peringkat-prospek-uni-eropa/1501059.html di akses tanggal 27
desember 2013
[9]Profil Negara dan
Kerja Sama Inggris, dalam http://www.kemlu.go.id/london/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=3&I=id diakses tanggal 4
Januari 2014
[10] Sukardi, S. Ten
Actors Blowing Their Trumpets: Understanding a Constellation for the Labour
Government to Secure the Euro Adaptation. 2005, hal 4
[11] Ibid hal 10
[12] Nugroho, Usulan Mata Uang Tunggal ASEAN, Suara
Merdeka 27 September 2005, dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/27/opi04.htm diakses tanggal 13
Desember 2013
[13] Rendall, R. Economic Terms Explained, BBC News, 12
November 2007, dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/bbc_parliament/7090665.htm diakses tanggal 13
Desember 2013
[14]Hardjosoebroto, S. Pengantar
Sejarah Perekonomian Dunia: Akhir Abad Pertengahan Sampai Perang Dunia II. Yogyakarta:
BPFE. 1976, hal 7
[15]Balaam, D. N and
Veseth, M. Introduction to International Political Economy. New Jersey:
Upper Saddle River, 2001, hal 236
[16] Mochtar Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan
Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1990, hal 234
